Jatinangor, 27 Mei 2024 – Para Praja Pratama Angkatan XXXIV Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) mendapatkan pembekalan penting pada sesi ke tiga di Gedung Balairung Rudini Kampus IPDN Jatinangor. Kegiatan pembekalan ini disampaikan oleh Drs. Adhi Sadhono Murwanto, MM, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Kudus, dengan tema “Percepatan Penanganan Kemiskinan dan Stunting sebagai Upaya Peningkatan Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM)”.

Dalam sesi ini, Drs. Adhi Sadhono Murwanto menekankan pentingnya sinergi dan keterpaduan dalam strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. "Target kami adalah mencapai 0% kemiskinan ekstrem di tahun 2024," ujar beliau dengan penuh semangat. Beliau menjelaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan.

Drs. Adhi Sadhono Murwanto menjelaskan bahwa kemiskinan ekstrem merupakan masalah multidimensi yang membutuhkan penanganan terpadu. "Fenomena kemiskinan ekstrem melibatkan berbagai aspek seperti pendidikan yang rendah, kesehatan yang menurun, akses air bersih yang tidak memadai, dan tempat tinggal yang tidak layak," jelasnya. Beliau juga menyoroti pentingnya evaluasi program untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif.

Dalam paparannya, Drs. Adhi Sadhono Murwanto menekankan bahwa ketepatan sasaran program sangat penting. "Penggunaan data yang akurat seperti Data P3KE dan DTKS adalah kunci untuk memastikan program tepat sasaran," katanya. Beliau juga menambahkan bahwa intervensi khusus di wilayah kantong kemiskinan harus diutamakan, dengan skema afirmasi khusus yang mengedepankan kelompok perempuan dan pemuda agar dapat mengakses lapangan kerja.

Mengutip Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Drs. Adhi Sadhono Murwanto menjelaskan tugas dan tanggung jawab bupati/walikota dalam mengatasi kemiskinan ekstrem. "Para bupati/walikota harus menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara," jelasnya. Beliau juga menekankan pentingnya penyusunan program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran yang memadai.

Selain kemiskinan, penanganan stunting juga menjadi fokus utama dalam pembekalan ini. Drs. Adhi Sadhono Murwanto menjelaskan bahwa stunting adalah masalah kompleks yang memerlukan intervensi lintas sektor. "Penyebab stunting sangat kompleks, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga memerlukan upaya yang terintegrasi," katanya. Beliau menyoroti pentingnya perbaikan pola asuh, akses kesehatan, dan lingkungan yang adekuat sebagai bagian dari solusi penanganan stunting.

Dalam sesi tanya jawab, para praja tampak antusias dan bersemangat untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan stunting di Kabupaten Kudus. "Kami berharap para praja dapat berkontribusi dalam kegiatan posyandu, monitoring pemberian makanan tambahan, serta sosialisasi strategi komunikasi pencegahan stunting di desa-desa," ujar Drs. Adhi Sadhono Murwanto.

Dengan pembekalan ini, diharapkan para praja IPDN dapat menjalankan tugas magang mereka dengan baik, memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, dan mendapatkan pengalaman berharga dalam proses belajar mereka. Pembekalan ini juga menunjukkan komitmen IPDN dan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam mencetak kader-kader pamong praja yang kompeten dan siap menghadapi tantangan pemerintahan di masa depan. (FPP)